FAM vs FIFA, AFC Minta Pemerintah Malaysia Tak Ikut Campur

Gejolak antara Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM) dengan FIFA belum surut. Pihak Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) meminta agar urusan ini tak dicampuri oleh pemerintah Malaysia.

Saat ini, hubungan FAM dan FIFA masih menjadi sorotan dunia menyusul adanya peringatan dari badan sepak bola dunia akan keterlibatan pemerintah.

Skandal pemalsuan dokumen yang melibatkan tujuh pemain warisan Malaysia diketahui punya kaitan erat dengan pemerintah karena melibatkan sejumlah menteri di dalamnya.

Namun, Sekretaris Jenderal AFC, Datuk Seri Windsor Paul John memperingatkan jika pemerintah Malaysia tak boleh ikut campur dalam skandal ini karena bisa berakibat fatal.

“Walaupun FAM sedang berkrisis, kementerian atau menterinya tidak boleh mengarahkan pejabat FAM agar meletakkan jawatan (jabatan). Mereka tidak boleh, karena mereka dipilih oleh afiliasi anggota,” kata John seperti dikutip New Straits Times pada Kamis, 20 November 2025.

Windsor juga mendukung pernyataan Datuk Christopher Raj yang merupakan pengamat olahraga.

Raj sebelumnya mengatakan bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga Malaysia (KBS) harus berhati-hati dan ingat batasan mereka karena bisa dianggap sebagai campur tangan politik.

Meski saat ini FAM tengah menghadapi krisis usai bandingnya ditolak FIFA, pemerintah tidak bisa menekan ataupun memberi arahan agar pejabat FAM mundur.

Hal ini karena kepemimpinan dalam asosiasi dipilih oleh para afiliasi anggota melalui sebuah kongres.

Windsor juga mengingatkan agar semua pernyataan resmi yang dikeluarkan harus dibuat dengan sangat hati-hati agar tidak salah tafsir.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh memberi instruksi, mempengaruhi keputusan, ataupun terlibat dalam segala proses administratif di internal FAM.

“Mereka tidak boleh campur tangan, tidak boleh memberi arahan, tidak boleh mempengaruhi,” tegasnya.

Windsor kemudian menyinggung contoh pada kasus Brunei yang dianggap memiliki campur tangan pemerintah hingga berujung skorsing.

“Baru-baru ini, Brunei. Ada campur tangan pihak ketiga dalam proses pemilihan. FIFA dan AFC sudah membentuk komite normalisasi,” katanya, merujuk kejadian yang terjadi dalam dua bulan terakhir.

Menurutnya, keterlibatan pemerintah sebagai pihak ketiga dalam pemilihan kepemimpinan sebuah federasi secara langsung akan mempengaruhi tata kelola sepak bola suatu negara.

Hal tersebut dapat memaksa FIFA dan AFC mengambil langkah tegas berupa sanksi untuk memulihkan struktur administrasi internal federasi.